REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial melalui uang elektronik pada September mendatang. Cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan inklusi finansial di Indonesia.

Asisten Koodinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana mengatakan, inklusi keuangan di Indonesia harus ditingkatkan. 

Menurut dia, di Indonesia banyak bank besar tetapi masih banyak penduduk miskin dan pengusaha mikro yang belum mendapatkan akses pada keuangan. Padahal semakin tinggi akses terhadap keuangan, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. 

"Semakin banyak yang bisa akses, akumulasi dana semakin bertambah dan penduduk miskin juga makin banyak yang mendapat keuntungan dari kegiatan ekonomi," ujarnya, Kamis (21/8).

Ia mengatakan, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melalui uang elektronik dapat mendorong inklusi finansial. Sebagai percobaan, Pemerintah akan menyalurkan bantuan melalui uang elektronik pada 2.600 penerima di 60 desa yang tersebar di empat provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Ari mengatakan, setiap penerima menerima besaran yang bervariasi dari Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per tahun. Besaran bantuan bergantung pada jumlah anak. Penyalurannya akan bekerja sama dengan tiga bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI), PT Bank Mandiri, Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

"Intinya kalau nanti Bansos bisa lewat uang elektronik, penduduk miskin juga diuntungkan karena mereka bisa terinklusi. Terkoneksi dengan sektor modern," ujarnya. 

Di sisi lain, perbankan juga diuntungkan karena memiliki konsumen baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika