REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyikapi keberatan berbagai pihak terhadap pembangunan pelabuhan Cilamaya, pemerintah membuka peluang merelokasi rencana lokasi pelabuhan pendukung Pelabuhan Tanjung Priok ini, dari Karawang ke arah Timur.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono mengakui ada beberapa isu sensitif terkait pembangunan pelabuhan ini. Pertama adalah mengenai ratusan hektar lahan persawahan yang kabarnya bakal tergerus pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan infrastruktur jalan.
Persoalan lain adalah mengenai terancamnya anjungan milik Pertamina. Jika pelabuhan ini dibangun, terpaksa anjungan itu harus dipindahkan yang berakibat pada pasokan minyak ke pembangkit listrik milik PLN.
Dampak selanjutnya terputusnya aliran listrik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Menurut Imam, pemerintah akan mencarikan solusi agar tak ada pihak yang dirugikan, dan tidak menimbulkan masalah baru. "Itu harus duduk bareng semua. Kita cari win-win solusinya. Semua aspek itu akan dipertimbangkan. Alternatif sedang dipikirkan," katanya di Jakarta, Jumat (22/8).
Ia menegaskan, pemerintah juga tak mau menyelesaikan kepadatan di Pelabuhan Priok dengan membuat permasalahan baru. Imam yakin masalah ini bisa dicari jalan keluarnya.