REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontroversi rencana kenaikan harga elpiji nonsubsidi dan bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir. Pengamat energi Kurtubi mengatakan seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan kedua harga kommoditas publik tersebut.

"Sebagai negarawan seharusnya Presiden SBY tidak ragu mengeluarkan kebijakan kenaikan harga elpiji dan BBM," kata Kurtubi di Jakarta, Kamis (21/8).

Pemerintahan SBY, kata politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu, tidak lagi memiliki risiko politik mengingat akan berakhir masa tugasnya. Apalagi, SBY sudah dua kali terpilih sebagai presiden sehingga tidak memberikan dampak politik ke depannya.

Sebaliknya, Kurtubi menilai pemerintahan yang baru dilantik mendatang tidak akan elok jika langsung menaikkan harga-harga, apalagii elpiji dan BBM. 

Pada APBN 2015 belanja subsidi meningkat menjadi di atas Rp 400 triliun dari APBN 2014 yang di kisaran Rp 340 triliun. Dengan postur APBN seperti ini, Pemerintahan SBY dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM pada tahun ini atau sebelum pelantikan presiden baru.

Begitupun terhadap harga elpiji 12 kg, Menko Perekonomian Chairul Tanjung sudah menulis surat kepada Pertamina untuk menunda kenaikannya. Menurut Kurtubi, elpiji 12 kg sebagai komoditas nonsubsidi sudah sepantasnya dinaikkan harganya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika