REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus bermunculan. Kali ini, pelabuhan itu dianggap bisa mengancam APBN. 

Menurut pengamat energi dan ekonom Darmawan Prasodji, hal tersebut karena operasi dan produksi Blok Offshore North West Java (Blok ONWJ) di lepas pantai di kabupaten itu harus ditutup. Jika pembangunan pelabhuan baru itu direalisasikan, APBN terancam jebol akibat makin berkurangnya produksi minyak dan gas (migas).

"Jalur pelayaran dari dan menuju pelabuhan tersebut akan mengganggu pipa gas PT Pertamina EP yang memasok gas untuk industri di Jawa Barat dan Bus TransJakarta, serta pembangkit listrik Muara Karang dan Tanjung Priok di Jakarta," kata Darmawan, Rabu (20/8).

Menurutnya, jika pemerintah tetap  membangun pelabuhan di Cilamaya, maka tidak mau  harus negara menambah impor migas. Tentu hal itu berimplikasi membengkaknya APBN.

Untuk diketahui, produksi gas PHE ONWJ pada tahun 2013 sebesar 200 juta kaki kubik per hari dan PT Pertamina EP sebsar 63 juta kaki kubik per hari. Adapun rata-rata produksi minyak hariannya sebesar 40.000 barel per hari. Saat ini PHE ONWJ juga menjadi produsen minyak terbesar keempat di Tanah Air.

Apabila PHE ONWJ harus memendam pipa, diperlukan biaya lebih dari Rp 11 trilyun. Adapun potensi kehilangan pendapatan akibat pembangunan pelabuhan, yakni sebesar Rp 130 trilyun dan Pertamina EP sekitar Rp 1.4 trilyun. Cadangan migas 750 juta barel untuk masa depan pun tidak bisa dimanfaatkan apabila Pelabuhan dibangun di lokasi ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika