REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Program biodiesel yang diunggulkan sebagai alternatif mencegah jebolnya BBM subsidi belum dimaksimalkan pemanfaatannya oleh pemerintah terbukti dari target sebesar 4,6 juta kiloliter hingga semester I/2014, terealisasi tidak sampai setengahnya, ujar pengamat Universiats Indonesia Iwa Garniwa.
"Penggunaan biodiesel B10, hanya terealisasi tidak sampai separohnya. Ini menjadi pertanyaan besar terhadap keseriusan pemerintah akan penggunaan biodiesel," ujar Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia itu menjawab pertanyaan wartawan, Senin.
Pemerintah saat ini tengah berupaya menghemat pemakaian BBM bersubsidi, mengingat ketersediaan BBM bersubsidi diperkirakan akan `'pas-pas-an'. Hal ini terbukti setelah dalam semester I tahun ini telah tersalurkan sebanyak 22,9 juta kiloliter atau naik 1,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran pada periode yang sama tahun lalu.
Selain pembatasan pembelian solar bersubsidi, upaya lain mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dengan menggelar program pengembangan energi alternatif berupa biodiesel, bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke BBM . Saat ini, pencampuran BBN sebesar 10 persen atau dikenal B10 yang dimulai sejak September 2013 hingga akhir 2015. Sedangkan pada awal 2016 akan diterapkan pencampuran biodiesel sebesar 20 persen (B20).
Iwa melihat ketidakseriusan pemerintah ini merupakan bukti tidak adanya "sense of crisis", terhadap ketersediaan BBM khususnya BBM bersubsidi. Padahal, lanjut Iwa, fakta ada di depan mata. Besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor energi terus menggerogoti APBN. Ini bisa dilihat dari APBN-P 2014 yang menetapkan subsidi energi sebesar Rp350,31 triliun atau membengkak 24% dibandingkan APBN 2014 yang sebesar Rp282,1 triliun.
Belum lagi defisit neraca pembayaran Indonesia yang terus terjadi sejak tahun 2012. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya impor bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 500.000 barel per hari. BBM impor ini untuk mencukupi konsumsi BBM di Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Kondisi ini akan menghentikan pertumbuhan ekonomi yang ujung-ujungnya akan menghambat proses pembangunan di Indonesia.
"Harusnya sejak 2005 silam, sudah dipikirkan kondisi BBM bakalan seperti saat ini dengan berbagai solusi untuk mencegahnya. Jangan seperti sekarang dimana pemerintah panik sehingga solusi yang diambil hanya bersifat parsial saja. Mulai dari pembatasan pembelian solar bersubsidi hingga tidak ada lagi BBM subsidi di rest area jalan tol," tuturnya.
Jika saja pemerintah serius menjalankan B10 ini, kata Iwa, akan menghemat keuangan negara hingga US$3 miliar per tahun. Apalagi jika dilakukan percepatan dari B10 menjadi B20, dapat menghemat anggaran subsidi setidaknya 6 miliar dolar AS. "Itu dengan perhitungan jika menggunakan 30 persen hingga 40 persen biodiesel dari total anggaran BBM bersubsidi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika