REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan, komunikasi secara informal antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan calon presiden terpilih Joko Widodo perihal transisi pemerintahan, telah dilakukan.

Salah satu aspek krusial yang dibahas adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.  Menurut Firmanzah, kewenangan APBN 2015 berada sepenuhnya pada pemerintahan SBY. Hal ini selaras dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengaturan keuangan negara. Terkait keinginan tim pemenangan Jokowi-JK agar program-program Jokowi diakomodir dalam APBN 2015, Firmanzah memberi penjelasannya.

"Memasukkan program saat ini tentu ada mekanismenya.  Karena memang mekanisme lewat APBN Perubahan dan penyusunan APBN 2015 kan lewat musrenbangnas, musrenbangda. Ada tahapan-tahapannya," ujar Firmanzah.

"Karena APBN itu tidak hanya pusat, tapi juga APBD provinsi, kabupaten dan APBN negara ini juga ada anggaran DPR, BPK dan sebagainya dan itu jd satu kesatuan," kata Firmanzah.

Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menambahkan, tantangan utama pemerintahan Jokowi-JK pada 2015 erat kaitannya dengan penaikkan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau the Federal Reserve.

Jika hal itu terjadi, maka dipastikan suku bunga acuan Bank Indonesia juga akan dinaikkan. Kenaikan suku bunga, ujar Firmanzah, tentu akan berimbas pada target pertumbuhan ekonomi. Ujung-ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja urung tercapai dan tingkat kemiskinan berpotensi meningkat.

Selain suku bunga di AS, Firmanzah menyebut tantangan lainnya dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015.  "Tapi saya yakin kita bisa berkompetisi," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika