REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terkait gula nasional dalam waktu dekat. Diharapkan kebijakan tersebut bisa memberikan keseimbangan antara petani dan pabrik gula di tanah air.
"Kita akan umumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait kebijakan gula nasional," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, seusai melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Klender, Jakarta Timur, Senin (21/7).
Chairul mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji semua kebijakan yang ada khususnya yang terkait dengan gula. Dari pengkajian tersebut nantinya diharapkan akan tercipta keseimbangan baik bagi para petani dan juga pabrik-pabrik gula.
"Harus tercipta keseimbangan yang baik, imbal hasil bagi petani harus cukup untuk membuat hidup mereka layak, pabrik gula juga harus lebih efisien," ujar Chairul.
Menanggapi soal adanya kebocoran gula rafinasi yang beredar di pasar-pasar, Chairul menambahkan pemerintah juga menginginkan adanya aturan yang lebih baik soal importasi gula rafinasi untuk kedepannya.
"Pabrik gula juga harus lebih efisien agar rendemen menjadi lebih baik, dan pengaturan untuk impor gula rafinasi juga harus lebih baik," tutur Chairul.
Pada tahun 2013 lalu, alokasi impor gula mentah impor gula mentah (raw sugar) selama 2013 mencapai 2,26 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah 3,83 persen dari alokasi impor 2012 sebanyak 2,35 juta ton.
Sementara pada 2012, pemerintah semula mengalokasikan impor raw sugar untuk industri makanan dan minuman sebanyak 2,1 juta ton, lebih rendah 16 persen dari alokasi impor 2011. Namun, pelaku usaha industri makanan dan minuman merasa sulit mendapat gula rafinasi, sehingga pemerintah menambah izin impor raw sugar seberat 250.000 ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
