REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pemerintah segera membangun 14 pelabuhan induk ekspor batu bara di Sumatra dan Kalimantan untuk mengawasi distribusi penjualan batu bara ke luar negeri. "Ke-14 pelabuhan tersebut sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol mengatasi maraknya ekspor batu bara ilegal ," kata Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Dr R Sukhyar saat membuka konferensi industri batu bara Coaltrans Asia ke-20 di Nusa Dua, Bali, Senin (2/6).

Ia mengakui bahwa saat ini masih terdapat perbedaan antara data jumlah ekspor batu bara yang dimiliki oleh ESDM dengan yang tercatat di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan sehingga nilai royalti yang diterima negara tidak optimal. Pembangunan pelabuhan ini, masing-masing tujuh di Sumatera dan tujuh lagi di Kalimantan, didasarkan pada lokasi industri tambang batu bara yang banyak tersebar di kedua pulau tersebut.

Ia memastikan pelabuhan ekspor batu bara itu memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. "Jadi tidak butuh dana besar untuk mewujudkannya," kata Sukhyar.

Rencana pembangunan pelabuhan ekspor batu bara ini merupakan kerja sama antara kementerian ESDM dengan Kemenhub. "Konsep dan proposalnya dari Kementerian ESDM. Sedangkan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Ia mengharapkan pelabuhan khusus batu bara itu juga akan menjadi penyeimbang antara pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam negeri dengan ekspor. Kebutuhan batu bara domestik pada tahun ini diprediksi mencapai 95,5 juta, naik cukup tinggi dibandingkan dengan 2013 sebesar 65 juta ton. Sukhyar mengatakan peningkatan demand dalam negeri itu masih dapat dipenuhi mengingat produksi batu bara nasional 2014 ditargetkan pada kisaran 390-420 juta ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika