REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mendukung langkah pemerintah yang melakukan pemangkasan sejumlah anggaran sebesar Rp 100 triliun pada pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN P) 2014. Langkah itu dinilai baik dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.
"Saya melihatnya ini (pemotongan anggaran) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang baik karena pemerintah tidak ingin defisit fiskal pada kuartal IV 2014 menjadi besar. Jadi dari sekarang sudah diajukan untuk dibahas di APBNP," ujar Gubernur BI, Agus Martowardojo di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (23/5).
Pihaknya juga terus mengikuti proses pengajuan RAPBNP oleh pemerintah. Menurut Agus, pembahasan mengenai pemotongan anggaran akan cukup dalam. Tapi dia melihat subsidi untuk energi meningkat tinggi. Kalau meningkat tinggi, pilihannya APBN harus disesuaikan. "Dengan tambahan penerimaan ya tidak mungkin, akibatnya belanja dikurangi. Mampukah pemerintah mengurangi belanja Rp100 triliun," kata Agus.
Seandainya pemerintah tidak mampu mengurangi belanja, perlu ada penyikapan lain agar fiskal berkesinambungan dan diskusi ini akan berjalan. Dia melihat alternatif yang ada adalah kalau tambahan penerimaan sulit. Penambahan utang juga tidak terlalu baik. "Yang ada, pemotongan belanja negara atau penyesuaian harga BBM, kurangi subsidi BBM dan listrik," ujar Agus.
Penghematan dan pemotongan anggaran dilakukan terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.
Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).
Sedangkan, pengamat ekonomi menilai pemotongan anggaran dapat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemangkasan dilakukan pada proyek-proyek infrastruktur dan edukasi.
Ekonom dari The Institute of Chartered Accountants in England and Vales (ICAEW), Charles Davis mengatakan, pemangkasan anggaran yang akan dilakukan pemerintah sebaiknya tidak pada infrastruktur dan edukasi. "Kalau diterapkan akan menurunkan belanja pemerintah dan kemudian akan menurunkan pertumbuhan ekonomi," ujar Davis seusai Paparan Laporan ICAEW, Kamis (22/5).
Menurut dia, edukasi sangat krusial untuk masa depan. Edukasi akan meningkatkan kualitas SDM. Kualitas tersebut akan membuat Indonesia kompetitif dan menarik investor dari negara lain. SDM yang memiliki pengetahuan yang tinggi juga dapat membuat Indonesia lepas dari ketergantungan terhadap ekspor komoditas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Chatib Basri, menjelaskan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 100 triliun merupakan bukti komitmen tanggungjawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengakhiri masa pemerintahaannya dengan transisi yang baik. "Jadi sebetulnya ini adalah pengorbanan pemerintahan saat ini untuk menjamin pemerintahan baru yang masuk itu tidak ketemu dengan persoalan (defisit APBN melebihi 3 persen)," katanya di Gedung DPR. n satya festianiantara ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika