REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pada 86 kementerian/lembaga (K/L) terancam akan dilakukan pemangkasan sebesar Rp 100 triliun karena pemerintah khawatir defisit melampaui 3 persen. Kementerian Perhubungan menyetujui hal tersebut asalkan pemotongan tidak diterapkan pada infrastruktur.

"Kalau sudah urgent agar defisit tidak bengkak, kita oke," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan yang ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas V) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Rabu (21/5).

Kendati ia menyetujui adanya pemangkasan, ia berharap pemangkasan tidak diterapkan pada pembangunan infrastruktur. "Kalau yang pembulatan sasaran yang kita prioritaskan jangan. Penyelesaian double track juga jangan. Nanti tanggung," ujarnya.

Menurut dia, anggaran yang pantas dipotong adalah pembelian mobil, gedung, perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK). "Itu potong aja ga apa-apa," ujar Mangindaan.

Sebelumnya, defisit dalam APBN 2014 dipatok sebesar 1,69 persen atau sebesar Rp 175,4 triliun. Penyebab tingginya defisit adalah anggaran belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang melonjak Rp 74,3 triliun menjadi Rp 285 triliun.

Pemangkasan anggaran rencananya mencapai Rp 100 triliun dan menimpa 86 kementerian/lembaga (K/L) tahun ini. Tiga lembaga negara yang mendapat pemotongan anggaran terbesar, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang anggarannya dipangkas Rp 22,746 triliun dari pagu awal Rp 84,148 triliun.

Disusul Kementerian Pertahanan yang dananya dipotong Rp 10,508 triliun, dari total anggaran awal Rp 86,376 triliun. Kementerian Perhubungan juga mengalami pemangkasan sebesar Rp 10,150 triliun dari total anggaran Rp 40,370 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika