REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Turunnya pendapatan negara dan deviasi kurs membuat Kementerian Keuangan khawatir defisit anggaran bisa melampaui 3 persen di akhir 2014, bila APBN 2014 tidak disesuaikan. 

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT) menegaskan, untuk itu pengeluaran memang harus dipotong.

"Kita merencanakan karena income tak sesuai dengan apa yang sudah ada, agar defisit tak melampaui, pengeluaran yang harus dipotong," ujar Chairul, Selasa (20/5) petang.

Menurut dia, pengeluaran yang harus dipotong adalah pembangunan gedung-gedung baru, pembelanjaan kendaraan dinas, perjalanan dinas, seminar-seminar, dan konvensi-konvensi. "Itu kita akan potong walaupun tidak semuanya kita potong," ujarnya.

Ia juga memastikan anggaran yang dipotong tidak berakibat pada kesejahteraan rakyat. Dengan dipotongnya anggaran-anggaran tersebut, ia mengatakan dapat menghemat 10 persen dari pada seluruh anggaran pembangunan.

Pemangkasan anggaran mencapai Rp 100 triliun menimpa 86 kementerian/lembaga (K/L) tahun ini. Tiga lembaga negara yang mendapat pemotongan anggaran terbesar, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang anggarannya dipangkas Rp 22,746 triliun dari pagu awal Rp 84,148 triliun.

Disusul Kementerian Pertahanan yang dananya dipotong Rp 10,508 triliun, dari total anggaran awal Rp 86,376 triliun. Kementerian Perhubungan juga mengalami pemangkasan sebesar Rp 10,150 triliun dari total anggaran Rp 40,370 triliun.

Adapun K/L yang tidak mengalami pemotongan anggaran adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang memiliki anggaran Rp 80,6 triliun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga aman dari pemangkasan, dengan porsi anggaran dipertahankan Rp 15,4 triliun. 

Demikian pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki anggaran Rp 3,3 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika