REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dianggap penting untuk mengendalikan inflasi. Inflasi tahunan April 2014 mencapai 7,25 persen.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, secara nasional telah banyak usaha untuk memberdayakan daerah sehingga daerah semakin memiliki kekuatan untuk mempercepat pembangunan. "Yang menjadi masalah bagaimana percepatan pembangunan diikuti pengendalian inflasi," ujar Gamawan dalam Sarasehan Nasional bertema Kebangkitan Ekonomi Bangsa, Selasa (20/5).
Gamawan mengatakan, pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Koordinasi tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Saat ini TPID telah berjumlah 239 tim.
Gubernur Sulawesi Selatan Teras Narang mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti pedagang, Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Kepolisian untuk mengetahui permasalahan yang tengah dan akan dihadapi. "Forum itu untuk inventarisasi permasalahan yang sedang dan akan terjadi. Misal masalah cuaca. Saya harus mendengar dari Badan Meteorologi apa yang akan terjadi di bulan Juli," ujarnya.
Ia mengatakan, setelah mendengar dari Badan Meteorologi, ia akan meninjau kesiapan nelayan dan petani. Menurut dia, forum tersebut bertujuan untuk pengendalian inflasi. "Pengendalian inflasi pekerjaan gotong royong. Sehebat apapun kepala daerah tak akan mampu mengendalikan inflasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
