REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Kelompok The Boycotts, Divestment, and Sanctions (BDS) memberikan peringatan serius kepada Starbucks. BDS, kelompok pembela kemerdekaan Palestina, mengancam akan memboikot Starbucks jika perusahaan itu jadi membeli 10 persen saham SodaStream.
"Jika laporan media benar-benar terjadi bahwa Starbucks akan membeli saham SodaStream, itu sama saja dengan menyetujui tindakan pelanggaran hukum internasional oleh Israel," kata Dewan BDS dalam penjelasannya di situs resmi mereka, Senin (5/5).
Starbucks, kata BDS, sama saja dengan mengakui penjajahan Israel atas tanah-tanah Palestina dan membiarkan kesengsaraan terus terjadi. Dewan BDS menegaskan tidak akan ragu untuk menyerukan boikot kepada Starbucks dan membawa kasus ini ke meja hukum.
SodaStream merupakan pabrik pembuat mesin minuman, mesin soda, tempat minum, dan jenis-jenis minuman kemasan. Pabrik SodaStream berada di wilayah Maale Adumim, yang merupakan tanah Palestina yang dikuasai dan dijajah Israel.
Segala permukiman dan bangunan pabrik di wilayah jajahan Israel, kata Dewan DBS, melanggar menurut hukum internasional. PBB, Amnesty International, hingga Oxfam ikut menguruk beroperasinya pabrik SodaStream di daerah jajahan itu, meski Israel beralasan pabrik mereka ikut menumbuhkan ekonomi Palestina.
Sejumlah media Israel, pekan lalu, melaporkan adanya rencana akuisisi SodaStream oleh Starbucks senilai 1,1 miliar dolar AS. Informasi ini pun langsung mengangkat saham SodaStream hingga 12 persen setelah mengalami penurunan beruntun.
Manajemen Starbucks menolak berkomentar atas laporan rencana akuisisi tersebut. Pihak Starbucks juga tidak bersedia mengonfirmasi kemungkinan terjadinya transaksi ini.
Starbucks sebelumnya juga dikritik oleh masyarakat dunia karena menyetujui pernikahan sejenis. Bagi kebanyakan masyarakat, pernikahan sejenis tidak bisa diterima.
Saham SodaStream juga sempat diminati PepsiCo, namun kemudian tak jadi. Pesaing Pepsi, CocaCola malah membeli saham pesaing SodaStream untuk memperkuat bisnis mereka.
BDS merupakan gerakan perlawanan mendukung hak-hak sipil warga Palestina. Mereka telah melakukan boikot atas sejumlah produk Israel dan lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kantor di tanah jajahan. Mereka juga memboikot perbankan Israel yang memberikan kredit perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika