Kamis 24 Apr 2014 21:12 WIB

Pemerintah Disarankan Pertahankan BTN

Rep: Hiru Muhammad/ Red: Joko Sadewo
Nasabah melintas di kantor Bank BTN, Jakarta.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Nasabah melintas di kantor Bank BTN, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah disarankan untuk tetap mempertahankan dan membesarkan bank BTN, daripada membiarkan BTN diakuisisi Bank Mandiri.

Pandangan itu disampaikan pengamat properti, Panangian Simanungkalit dalam sebuah diskusi Kamis (24/4). Tidak ada yang dapat menjamin  misi pembiayaan perumahan murah yang digagas pendiri bangsa ini tetap terjaga dan berjalan dengan baik, apabila  langkah akuisisi Bank Mandiri terhadap BTN  tetap terjadi.

Sejauh ini BTN telah berpengalaman menangani 99 persen masalah kredit perumahan khususnya rumah murah bagi masyarakat. Ini terbukti infrastruktur dan SDM di BTN sudah ahli dalam masalah pembiayaan perumahan.

Meski diakuinya, BTN memiliki masalah modal dan pendanaan yang terbatas. Hal itu terlihat dari tingginya loan to deposit ratio (LDR) BTN yang mencapai 104 persen.

Dengan aset 131 triliun, modal BTN hanya 11 triliun. Total dana pihak ketiga (DPK) BTN sebesar Rp 96 triliun. Dengan modal sebesar itu, ruang gerak BTN tidak seperti Bank Mandiri yang memiliki modal 82 triliun dan DPK hingga Rp 556 triliun. "BTN harus dibesarkan dengan disuntik modal atau restrukturisasi supaya tubuh, ini menyangkut kepentingan masyarakat," kata Panangian.

Menurutnya, perumahan memiliki fungsi strategis bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa itu akan membuat kesenjangan karena banyak orang yang tidak memiliki hunian yang layak. Di sis lain terdapat sebagian orang mampu yang memiliki sejumlah aset properti yang tidak dihuni.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement