REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Bank Pembangunan Asia (ADB) pada Kamis mengatakan telah menyetujui pinjaman 400 juta dolar AS untuk membantu Pakistan mengakhiri krisis energi kronis yang telah melumpuhkan industri dan menyebabkan keresahan sosial.

"Pinjaman tersebut merupakan bagian dari program bantuan yang akan menjamin reformasi yang diperlukan untuk membuat sektor energi terjangkau, handal, berkelanjutan dan aman," kata Klaus Gerhaeusser, Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tengah dan Asia Barat, dalam sebuah pernyataan, Kamis (24/4).

Pemberi pinjaman yang berbasis di Manila itu mencatat bahwa kekurangan listrik kronis di Pakistan ini telah memperlambat pertumbuhan produk domestik bruto setidaknya dua persentase poin per tahun. Investasi swasta juga telah berkurang tajam dan subsidi sektor listrik telah menyebabkan defisit fiskal yang tinggi dan peningkatan utang publik.

Pemerintah Pakistan meluncurkan Kebijakan Listrik Nasional pada Juli 2013 untuk memecahkan masalah ini. ADB, Jepang dan Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan rencana lima tahun dan menetapkan tonggak untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

ADB mengatakan program reformasi sektor energi akan mendukung perbaikan tarif dan subsidi yang ada karena pemerintah Pakistan bergerak untuk menghilangkan subsidi pada 2016, kecuali untuk pelanggan berpenghasilan rendah. Program penuh ini diperkirakan menelan biaya 1,2 miliar dolar AS, dengan jumlah yang akan datang bergantung pada pembicaraan lebih lanjut antara pemberi pinjaman yang berbasis di Manila itu dan pemerintah Pakistan.

Untuk sub-program pertama, ADB mengatakan pendanaan bersama dari Jepang diharapkan 49 juta dolar AS dan Bank Dunia sebesar 600 juta dolar AS. Program penuh diharapkan akan selesai pada Juni 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika