Jumat 28 Mar 2014 13:43 WIB

Mendag Takkan Tutup Kran Impor

Rep: Friska Yolandha/ Red: Joko Sadewo
Muhammad Lutfi
Foto: Yogi Ardhi/ Republika
Muhammad Lutfi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun berkomitmen mendukung ketahanan pangan, pemerintah tetap tidak bisa menutup keran impor. Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyatakan efisiensi akan berkurang karena harga meningkat jika impor tidak dilakukan.

"Ketika harga pangan naik, petani bertambah miskin," kata Lutfi dalam sambutan pembukaan Agrinex Expo 2014 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (28/3).

Lutfi berkomitmen untuk menjadi regulator di sisa waktu yang ia miliki. Sebagai regulator yang prorakyat, ia tentu tidak segan-segan membuka impor jika hal tersebut mendesak untuk dilakukan.

Ketika petani mengeluh soal impor, Lutfi menghargai keinginan petani untuk menaikkan harga. Namun demikian, keinginan dua juta petani tidak bisa dibebankan kepada 230 juta rakyat Indonesia. "Saya menolak ketika efisiensi dan produktivitas turun, rakyat disuruh menanggung," ujar Lutfi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, impor sepanjang 2013 mengalami penurunan 2,64 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Per Desember 2013, impor nasional mencapai 186,3 miliar dolar AS. Kontribusi tertinggi impor masih di sektor nonmigas, yaitu 141,36 miliar dolar AS.

Meskipun demikian, Lutfi mengatakan impor bukan satu-satunya cara untuk mempertahankan efisiensi. Indonesia memiliki banyak potensi ekspor, terutama di sektor produk-produk agro. Yang menjadi unggulan Indonesia terutama adalah industri yang berbasis kehutanan, terutama produk kelapa sawit, kertas dan produk kayu.

Produktivitas produk nasional lebih tinggi dibandingkan negara lain. "Apapun yang dikatakan asing, terutama ketika barang kita mendapat masalah di luar negeri karena produktivitas kita tinggi," kata Lutfi. Hampir 40 persen produksi kelapa sawit berasal dari Indonesia.

Namun, Indonesia juga perlu melihat tren dunia yang menginginkan jenis barang tertentu. Oleh karena itu, industri kehutanan, terutama kelapa sawit perlu mengikuti kepatuhan regulasi ISPO agar produk-produk nasional bisa diterima di negara lain. Dan hal ini juga perlu diikuti oleh produk lain seperti karet, kayu, dan lain-lain.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement