REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menggandeng Bappenas dalam merealisasikan infrastruktur hijau. "Dari Bappenas dalam jangka pendek dan menengah sudah masuk pembangunan berkelanjutan," kata Shinta W. Kamdani Wakil Ketua Umun Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dalam konferensi pers Indonesia Green Infrastructure Summit 2014 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (20/3).
Shinta mengatakan, pihak Kadin sudah lama berkonsultasi dengan Bappenas. Saat ini dalam salah satu topik dalam perencanaan pembangunan mengenai green economy.
Indonesia sudah mulai menggerakkan program ekonomi hijau. Meski demikian masih ada beberapa proyek yang tidak ramah lingkungan. Permasalahan terkait regulasi yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kadin berusaha mendorong infrastruktur hijau agar bisa segera direalisasikan.
"Ini bukan proyek gagal," kata Shinta.
Apabila berbicara ramah lingkungan, sudah ada banyak contohnya seperti bio energi atau geotermal yang saat ini masih nomor satu di Brazil.
Infrastruktur hijau cakupannya sangat luas. Apabila membangunnya akan banyak yang terkait, seperti telekomunikasi, atau bangunan. Itu semua termasuk dalam green infrastruktur.
Saat itu bentuknya yang sudah terwujud masih sedikit, hanya sekitar 10 persen. Salah satunya dengan energi terbarukan yang saat ini masih mendominasi.
Kadin berharap green infrastruktur bisa segera direalisasikan. Mengingat tahun ini menjadi tahun politik, pemerintah harus menjadikan ini agenda penting.
Sebab, permasalahan infrasktruktur menjadi hambatan Indonesia dalam dunia bisnis. Sudah seharusnya Indonesia menjaga iklim ekonomi agar tidak tertinggal dari negara lain melalui infrastruktur hijau.
Saat ini memang belum ada suku bunga rendah dalam mengajukan infrastruktur hijau. Kadin sedang mengusahakan hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
