REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh alokasi terbanyak untuk tingkat kabupaten/kota dengan jumlah Rp 2.055.944.991.900. Meskipun begitu, jumlah itu dinilai tidak mencukupi bagi Kabupaten Bogor.
"DAU itu sebetulnya terlalu kecil bagi Kabupaten Bogor," ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) Airlangga Hartarto kepada wartawan saat ditemui di sela-sela acara 'Launch of The Corporate Governance Road Map and Corporate Governance Manual' di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (4/2).
Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Airlangga adalah Kabupaten Bogor memiliki luas yang hampir sama dengan beberapa provinsi di luar Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, luas kabupaten yang dipimpin oleh Rachmat Yasin ini tercatat sekitar 2.071,21 km persegi.
Sementara jumlah penduduknya mencapai 4.070.630 jiwa. "Sangat padat memang," kata Airlangga. Selain itu, Ketua Komisi VI DPR ini juga menyoroti tidak berimbangnya pembangunan antara wilayah Kabupaten Bogor bagian barat dengan bagian timur. "Dan kalau kita bicara Jabodetabek, tertinggal dibanding Tangerang, Bekasi atau Depok, misalnya," kata Airlangga.
Sejumlah kalangan meragukan efektivitas DAU yang disalurkan ke daerah dalam bentuk APBD mengingat sebagian besar digunakan untuk belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah. Untuk Kabupaten Bogor, dari RAPBD 2014 Rp 4,041 triliun, sebanyak Rp 1,789 triliun digunakan untuk membayar gaji PNS dan tunjangan guru PNS dan nonPNS.
Akan tetapi, Airlangga berpandangan pandangan sejumlah kalangan itu tidak sepenuhnya benar. "Sebab, sebagian anggaran juga digunakan untuk pembenahan infrastruktur. Tapi memang infrastrukturnya kurang dengan dana sebesar itu," kata politisi Partai Golongan Karya ini. Dari RAPBD 2014, sektor infrastruktur bersama pendidikan dan kesehatan menyedot 37 persen.
"Karena kalau kita lihat, misalnya untuk pembangunan jalan, beban berat truk yang melintasi wilayah Kabupaten Bogor bagian barat terlampau berat. Akibatnya, dibeton berulang-ulang pun jalannya jebol terus," ujar Airlangga seraya menyebut pihaknya mendorong pemisahan Kabupaten Bogor bagian barat menjadi kabupaten terpisah.
Berdasarkan Perpres 2/2014, jumlah keseluruhan DAU Tahun Anggaran 2014 adalah Rp 341.219.325.651.000. Rinciannya, untuk daerah provinsi sebesar 10 persen (Rp 34.121.32.565.100) dan untuk daerah kabupaten/kota 90 persen (Rp 307.097.393.085.900). Alokasi terbanyak untuk tingkat provinsi diperoleh Papua yakni sebesar Rp 1.991.202.341.100.
Sedangkan alokasi terbanyak untuk tingkat kabupaten/kota diperoleh Kabupaten Bogor dengan jumlah Rp 2.055.944.991.900. Berdasarkan Pasal 8 Perpres 2/2014, ketentuan mengenai pelaksanaan penyaluran DAU kepada masing-masing daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika