REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto meminta pemerintah melakukan realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kadin beralasan saat ini sulit mengukur manfaat subsidi BBM.
"Kadin tidak mengusulkan sama sekali dihapus sehingga tidak ada manfaat sama sekali bagi perekonomian kita. Kita hanya mengusulkan direalokasi subsidi itu ke bidang yang lebih tepat sasaran," kata Suryo, Senin (27/1). SUbsidi lanjut dia, bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan maupun kesehatan.
Apa yang terjadi saat ini, kata dua, sulit diukur manfaatnya karena yang menikmati justru orang-orang mampu yang tidak perlu disubsidi. "Belum lagi bicara inefisiensi, penyelundupan, kebocoran dan sebagainya," papar Suryo.
Ekonom Didik J Rachbini menambahkan, sederet nama calon presiden maupun wakil presiden yang telah bermunculan di tataran publik, sudah seharusnya memiliki jawaban terhadap permasalahan ini. "Policy terhadap masalah ini apa? tidak bisa capres (dan cawapres) itu hanya senyam-senyum saja," ujar Didik.
Lebih lanjut, Didik mengatakan, posisi Kadin Indonesia terhadap permasalahan subsidi BBM sudah jelas. "Subsidi BBM gerogoti APBN dan pengaruh ke impor besar sehingga nilai tukar terdepresiasi," kata Didik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika