Komisi VII DPR Setuju Naikkan Tarif Listrik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VII DPR RI menyetujui usulan pemerintah melakukan penghapusan subsidi listrik bertahap.

Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengatakan, penghapusan subsidi bertahap terhadap pelanggan industri menengah (i3) atau perusahaan terbuka (go public) dan industri besar (i4).

''Serta penerapan penyesuaian tarif terhadap pelanggan listrik non-subsidi rumah tangga besar (R3), bisnis menengah (B2), bisnis besar (B) dan kantor pemerintah sedang (P1),'' kata dia pada raker antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (21/1).

Sutan melanjutkan, kenaikan akan dimulai pada 1 Mei 2014 bertahap setiap dua bulan sampai dengan Desember 2014.

Menteri ESDM Jero Wacik mengapresiasi usulan pihaknya disetujui. Kenaikan itu agar subsidi bisa tepat sasaran dan tidak membebani negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

Komisi VII DPR Setuju Naikkan Tarif Listrik

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan