REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani karet berharap industri berbasis produk pertanian segera dibangun. Bahan baku yang melimpah tanpa nilai tambah tidak akan membuat kehidupan petani sejahtera.
"Tinggal sebut mau dibikin apa, karet bisa dibuat latex, sarung tangan. Asal menguntungkan, kami mau belajar beradaptasi dengan kebutuhan industri," ujar Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Lukman Zakaria, Senin (13/1),
Selama ini penghasilan petani dari karet cenderung stagnan. Meskipun produksinya terus bertambah, petani tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan.
Tanpa membangun indutsri karet, hanya pengusaha yang mendapatkan keuntungan besar sebagai penentu harga. Padahal dilihat dari kepemilikan kebun karet rakyat, sebanyak 83 persen dimiliki oleh petani. "Minimal 70 persen untung buat pedagang, 20 persen untuk pabrik dan 10 persen baru buat petani," katanya.
Jika dibandingkan dengan negara Malaysia atau Vietnam, industri karet di Indonesia sangat tertinggal. Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi karet di Indonesia sangat besar sebagai produsen karet nomor 2 di dunia.
Dampak dari mandeknya pembangunan industri karet membuat petani beralih bertanam komoditas lain. Selain itu, Apkarindo juga terus mencegah agar karet tidak dikenakan bea keluar seperti komoditas sawit. "Rencana itu harus dibalkan," katanya.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengakui bahwa industri berbasis pertanian masih tertinggal, terutama untuk karet. Ia melihat komoditas karet harus dikenakan pajak progresif seperti halnya karet. "Yang paling ketinggalan di hilirnya memang karet," katanya.
Teknologi pengolahan karet sebatas mengubah karet mentah menjadi SIR 20. Orientasi ekspor karet pun masih berupa bahan mentah karena industri domestik belum mampu menyerap karet yang ada.
Saat ini Kementan juga masih menyalurkan bantuan bibit untuk perkebunan karet rakyat. Selanjutnya usaha peremajaan kebun karet juga masih terus dilakukan. "Ada dilematis kalau melihat tanaman karet yang tua. Apakah harus dibongkar atau bagaimana, karena getahnya masih ada. Tapi dari sisi ekonomi harus dibongkar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika