REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR Edhy Prabowo mengatakan, kenaikan harga elpiji yang mulai diberlakukan pada 1 Januari harus ditinjau ulang karena memberatkan masyarakat.

"Kami sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat. Mereka menanggung beban berat dari kenaikan harga elpiji ini," ujar Edhy di Jakarta, Sabtu.

Dia mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM ini. "Mestinya pemerintah jangan asal menaikkan harga-harga yang menambah beban rakyat," kata Edhy.

Kenaikan harga elpiji non-subsidi justru memberatkan gerak bisnis para pelaku usaha terutama di sektor UMKM karena biaya produksi yang naik. "Tentunya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen."

Seharusnya, kata dia, hal seperti itu harus dipikirkan pemerintah. Dia juga menyarankan agar Pertamina mencari solusi yang terbaik atas dampak kenaikan harga elpiji non subsidi ini.

Bisa jadi, akibat kenaikan ini juga akan berakibat migrasi besar-besaran pengguna gas non subsidi ke gas subsidi pada akhirnya akan menambah pemakaian gas subsidi bahkan menimbuljan kelangkaan.

Hal seperti itu, perlu untuk diantisipasi. Edhy menambahkan, dirinya sangat memahami betul kondisi masyarakat yang merasa terbebani dengan kenaikan harga elpiji ini. Banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan kenaikan harga elpiji non-subsidi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika