REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan negara yang terpilih di pemilihan presiden 2014 diharapkan mengagendakan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tahun pertama. Hal ini bertujuan agar defisit ekspor-impor dapat ditekan.
"Idealnya, subsidi BBM dihapus saja karena 85 persen dimanfaatkan orang kaya," kata Deputi Rektor Bidang Pengembangan Kerja Sama dan Bisnis Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, Senin (16/12).
Subsidi BBM merupakan salah satu faktor yang membuat Indonesia kurang kompetitif. Pasalnya impor minyak dan gas (migas) yang masih tinggi mengakibatkan defisit perdagangan.
Kurang kompetitifnya Indonesia di pasar global mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Teorinya, pelemahan rupiah akan menguntungkan bagi ekspor. Namun kenyataannya, ekspor Indonesia tidak banyak membantu defisit neraca perdagangan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar ekspor nasional adalah komoditas. Padahal harga komoditas belum lagi membaik dan permintaannya tidak seperti produk nonkomoditas.
Namun Wijayanto menilai depresiasi rupiah kali ini tidak perlu dikhawatirkan. Kemungkinan Indonesia mengalami krisis seperti 1998 sangat kecil. Namun demikian, masyarakat sebaiknya harus melupakan angan-angan menguatnya rupiah kembali ke level Rp 10 ribu. "Saya tidak melihat ada alasan kuat untuk rupiah kembali ke Rp 10 ribu," ujar Wijayanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
