REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meragukan paket kebijakan ekonomi yang ditelurkan pemerintah. Baik itu paket kebijakan jilid I maupun jilid II.  

Menurut Fadli, masalah saat ini perlu diselesaikan secara struktural. "Jadi, yang diumumkan itu adalah resep yang belum tentu bisa mengobati masalah," ujar Fadli kepada Republika, Rabu (11/12).

Sekarang, kata dia, masalahnya lebih pada internal dibanding eksternal. Kalau pada krisis 1998, faktor eksternal lebih kuat. Berbeda untuk saat ini yang justru faktor internal lebih kuat.

Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid II sebagai lanjutan dari paket kebijakan ekonomi yang diumumkan Agustus silam, Senin (9/12). Paket kebijakan ini terdiri dari penyesuaian tarif pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang tertentu dari semula 2,5 persen menjadi 7,5 persen dan fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk atas impor untuk tujuan ekspor (d/h KITE). 

Salah satu alasan di balik keputusan pemerintah melansir dua paket kebijakan tersebut adalah tingginya defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia (BI) melansir, defisit transaksi berjalan triwulan III 2013 tercatat 8,4 miliar dolar AS atau 3,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).  

Angka ini memang lebih rendah dibandingkan triwulan II 2013 yang mencapai 9,9 miliar dolar AS (4,4 persen dari PDB). Namun sejumlah kalangan, termasuk ekonom menyebut, selama besaran defisit berada di atas tiga persen dari PDB, kondisi perekonomian akan terus terganggu.  Salah satu indikasinya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. 

Fadli menambahkan, sekarang ini dengan rezim devisa bebas yang ada membuat situasi atau potensi krisis itu di depan mata. Seharusnya pemerintah mengambil satu langkah darurat dengan melakukan close capital account (rezim devisa tertutup) untuk sementara. 

"Sehingga, rupiah kita tidak mengalami depresiasi yang lebih jauh. Karena depresiasi yang lebih jauh ini akan sangat merugikan dan menguras devisa kita," papar Fadli.  

Fadli mengakui, tingginya impor minyak merupakan masalah utama yang menjadi penyebab tingginya defisit transaksi berjalan. Meski pun begitu, Fadli mengkritisi penurunan produksi minyak per hari menjadi sekira 850 ribu barel.  

Padahal beberapa tahun lalu, produksi minyak masih bisa di atas 1 juta barel per hari.  Menurut Fadli, masih banyak blok minyak yang belum dioptimalkan.

"Seharusnya, pemerintah cukup tegas kepada para pemilik izin untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Sehingga ada minyak kita keluar. Sekarang, ladang minyak banyak yang nganggur.  Itu yang menyebabkan penurunan produksi kita alami penurunan drastis," kata Fadli. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika