REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis ekspor akan tetap meningkat walaupun terdapat larangan ekspor mineral mentah. Ekspor akan digenjot oleh mineral yang telah diproses. Pemerintah dan DPR sebelumnya memutuskan untuk tegas melarang sama sekali ekspor bahan mentah mineral per 12 Januari 2014 sesuai UU no 4/2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan larangan ekspor mineral mentah memang akan berdampak pada perdagangan Indonesia. Dengan diberlakukannya UU Minerba, ekspor mineral mentah akan mengalami penurunan. Namun, ia mengklaim ekspor mineral yang diproses akan mengalami peningkatan. "Akan ada pergeseran dari yang unprocessed menjadi processed," ujar Chatib, Jumat (6/12).

Chatib mengakui hal tersebut akan memakan waktu. Namun, ia mengklaim beberapa kebijakan pemerintah masih dapat mendorong ekspor. Kebijakan pertama adalah biofuel yang diimplementasikan pada 2014. "2013 ini efeknya hanya sekitar 200 juta dolar AS, tapi di 2014 kita berharap sekitar 4 miliar dolar AS penurunan impor migas karena policy ini fully enacted. Jadi kehilangan dari yang unprocessed itu satu bisa dikompensiasi dari itu," ungkapnya.

Kedua, implementasi PPh impor pasal 22. Impor konsumsi sebesar 7 persen dari total impor, dengan kata lain impor konsumsi mencapai 10 miliar dolar AS. Chatib optimistis PPh impor akan mengurangi impor konsumsi sebesar 3 miliar dolar AS. "Sudah ada 4 miliar dolar AS saving dari biofuel, sudah ada 3 miliar dolar AS saving dari impor pph. Jadi kita dapat sudah 7 miliar dolar AS sehingga dampaknya pada trade defisit sudah bisa netral," paparnya.

Ekspor juga akan terdorong oleh perbaikan ekonomi di AS. Ia meyakini ekspor barang-barang manufaktur akan mengalami peningkatan. "Ekspor-ekspor primer akan mengalami peningkatan, mulai terlihat pada angka ekspor kita yang kemarin diumumkan BPS dimana mulai terjadi perbaikan dari harga. Ini tentu akan mendorong," ujar Chatib.

Ikuti Whatsapp Channel Republika