REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang akan mengumumkan paket stimulus pada Kamis (5/12), dalam upaya mengimbangi kenaikan pajak yang mulai berlaku tahun depan.
Stimulus sebesar 5,5 triliun yen (sekitar 53,8 miliar dolar AS) dilaporkan akan digunakan untuk pengeluaran pekerjaan umum, termasuk proyek-proyek konstruksi untuk Olimpiade Tokyo 2020, membangun kembali masyarakat pesisir yang hancur oleh gempa-tsunami 2011 dan memperbarui infrastruktur negara yang menua.
Banyak dari jalan-jalan, jembatan-jembatan dan sistem air bersih di Jepang saat ini dibangun pada tahun 1960-an dan 70-an dan telah terlihat memerlukan beberapa peningkatan. Paket ini juga akan mencakup investasi dan insentif pajak untuk bisnis, subsidi pencari nafkah berpenghasilan rendah dan bantuan bagi korban bencana, menurut media Jepang. Belanja ini diharapkan mempengaruhi ekonomi terbesar ketiga di dunia itu untuk menyesuaikan pengeluaran 18,6 triliun yen termasuk sektor swasta dan pemerintah daerah, kata laporan itu.
Pengumuman tentang stimulus ini diharapkan pada sore ini. Langkah itu diambil karena meningkatnya kekhawatiran bahwa kenaikan pajak penjualan April menjadi 8,0 persen dari 5,0 persen akan memperlemah pemulihan Jepang yang telah dicapai dengan kebijakan yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe.
Para ekonom memperkirakan dampak pada rumah tangga di sekitar 8,0 triliun yen, menghadapi pukulan terhadap permintaan konsumen karena ekonomi meningkat. Skema, sebuah campuran pengeluaran pemerintah dan pelonggaran moneter bank sentral, telah diakui karena membantu memicu penurunan tajam yen, yang pada gilirannya meningkatkan ekspor, dan memicu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G7 di semester pertama tahun ini.
Rencana Abe juga menyerukan reformasi besar dalam perekonomian yang lama tertinggal, termasuk membangkitkan pasar tenaga kerja dan menandatangani pakta perdagangan bebas. Namun pertumbuhan Jepang melambat pada kuartal ketiga dan analis telah memperingatkan bahwa para konsumen dapat menutup dompet mereka setelah kenaikan pajak.
Kenaikan pajak ini dianggap penting untuk mengurangi raksasa utang nasional. Berdiri di lebih dari dua kali ukuran ekonomi, Jepang memiliki beban utang terberat di antara negara-negara industri. Dana Moneter Internasional, antara lain, telah menyerukan Jepang untuk memperbaiki kebijakan fiskalnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
