REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono menyatakan permasalahan sektor perumahan yang utamanya "backlog" (kekurangan rumah) adalah karena terkait kurangnya pasokan, sementara permintaan rumah setiap tahun terus meningkat.
"Backlog masih berjumlah 15 juta unit rumah karena demand (permintaan) yang meningkat yang tidak bisa diikuti suplai (pasokan)," kata Wapres Boediono saat membuka Musyawarah Nasional Real Estat Indonesia (REI) 2013 di Jakarta, Senin (25/11).
Untuk itu, menurut Boediono, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha terutama dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengakui masih banyak warga yang tidak memiliki rumah tinggal yang memadai, namun pihak Kementerian Perumahan Rakyat telah menggelar sejumlah program seperti program swadaya untuk membenahi perumahan yang dinilai kurang layak huni di sejumlah daerah.
Sementara itu, Ketua Umum REI Setyo Maharso mengatakan beberapa hal yang membuat pengembang kerap mengalami kesukaran dalam membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain masalah perizinan dan pertanahan. Untuk itu, Ketua REI menghendaki agar instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mengatasi permasalahan perizinan pertanahan yang kerap menghambat seperti tingginya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perizinan.
REI juga menginginkan pemerintah dapat memberikan insentif seperti keringanan pajak bagi para pengembang yang akan mendirikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
