REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin (11/11) waktu setempat mengatakan bahwa lembaga itu mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan para pejabat Iran tentang kebutuhan memerangi inflasi dan melakukan reformasi untuk meningkatkan ekonomi. IMF mengatakan perekonomian Iran, yang telah lumpuh oleh sanksi internasional yang didukung PBB atas program nuklirnya, menghadapi tantangan domestik dan pemerintah baru menyadari perlunya reformasi.
"Pembicaraan sepuluh hari yang berakhir Kamis (7/11) lalu difokuskan pada kebutuhan Iran untuk mengatasi tingginya inflasi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi, serta tentang kebutuhan bagi Iran untuk mulai menangani kebijakan dan tantangan struktural yang telah berjalan lama dalam ekonomi," kata IMF dalam sebuah pernyataan resmi.
Tantangan tersebut, menurut IMF, meliputi reformasi subsidi, sektor perbankan dan perusahaan, serta kerangka kerja kebijakan moneter dan fiskal. Pernyataan singkat berfokus pada isu-isu kebijakan domestik dan menyarankan pemerintah menyadari beberapa hal yang harus mereka lakukan.
Tetapi IMF juga membuat referensi melirik ke dampak dari sanksi yang ditetapkan oleh koalisi ekonomi terkemuka, yang telah membatasi dengan ketat kemampuan Teheran untuk mengekspor minyak dan produk lainnya serta untuk membeli banyak produk dan jasa dari luar negeri. "Pemahaman pemerintah atas tantangan dan harapan yang tinggi beberapa sektor dalam perekonomian memberikan kesempatan yang tepat untuk memajukan reformasi tersebut, meskipun lingkungan eksternal sulit," kata lembaga tersebut.
Kurangnya kemampuan untuk mendapatkan devisa telah mengirimkan mata uang Iran, rial, jatuh sejak 2011 dan mendorong harga berbagai kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, minyak goreng dan ayam di luar jangkauan bagi banyak orang. Angka resmi yang dirilis Iran baru-baru ini menempatkan inflasi sebesar 39 persen, dan Menteri Ekonomi Ali Tayyebnia memperingatkan pada Agustus angka resmi pengangguran mencapai 3,5 juta, atau 11,2 persen dari angkatan kerja, bisa melompat setelah orang muda memasuki pasar kerja.
Presiden Hassan Rohani yang terpilih pada Juni lalu terkenal lebih moderat memiliki harapan membawa kesepakatan dengan negara-negara Barat tentang pengendalian program nuklir Iran yang akan memungkinkan sanksi dicabut dan ekonomi akan pulih. Pembicaraan pekan lalu di Jenewa mendekati terobosan, dan akan dilanjutkan pada 20 November dengan harapan mencapai kesepakatan. Sementara itu IMF mengatakan akan melakukan sebuah kajian formal ekonomi Iran, dikenal sebagai Pasal IV Konsultasi, awal tahun depan, kajian pertama dalam dua tahun terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika