REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT CITY — Pemerintah Kuwait berencana membentuk sebuah komite khusus untuk meninjau ulang pemberian subsidi barang dan jasa bagi warga mereka. Pemikiran tersebut sebagai antisipasi adanya kemungkinan defisit anggaran negara ini dalam beberapa tahun ke dapan.
Seperti negara-negara kaya lainnya di jazirah Arab, selama ini Kuwait tidak pernah memungut pajak dari warganya. Malahan, negara ini terbilang sangat dermawan dengan sistem kesejahteraan yang diterapkan pemerintahnya. Kekayaan alam berupa minyak bumi yang melimpah, membuat negeri tersebut menerima pemasukan yang sangat besar setiap tahunnya.
Semua penduduk di negara ini, termasuk orang asing, mendapat manfaat dari bensin bersubsidi, di samping listrik dan air dengan harga murah. Khusus penduduk berkewarganegaraan Kuwait, mereka juga mendapatkan dukungan tambahan untuk perumahan dan makanan.
Harian nasional setempat, Al Qabas menyebutkan, negara yang berada di Teluk Arab ini setiap tahunnya menggelontorkan biaya lebih dari 4,5 miliar dinar atau setara 15,9 miliar dolar AS untuk seluruh subsidi tersebut. “Besaran ini mencapai 22 persen dari total anggaran tahunan Kuwait,” tulis media tersebut seperti dilansir dari World Bulletin, Senin (11/11).
Namun demikian, para menteri Kuwait telah memperingatkan, pengeluaran negara akan melebihi pendapatan minyak dalam beberapa tahun ke depan jika pengeluaran terus mengalami peningkatan dari level saat ini. Dana Moneter Internasional (IMF) pun pernah mengatakan, peluang ini bisa saja terjadi di awal 2017. Sementara, pemerintah Kuwait memprediksi akan ada defisit anggaran pada 2021.
Bulan lalu, Menteri Keuangan Sheikh Salem Abdulaziz Al Sabah mengusulkan agar sistem subsidi yang diberlakukan selama ini ditinjau kembali. Ia mendorong pembentukan sebuah komite khusus untuk melakukan tugas ini. “Saya mulai berpikir, perubahan sistem subsidi dibutuhkan untuk mengurangi pengeluaran negara di masa datang,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
