REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Dahlan Iskan menjamin pengelolaan PT Inalum tidak akan mengalami kendala terutama soal pasokan bahan baku pascapengambilalihan perusahaan itu mulai 1 November 2013. "Pemerintah dan Komisi VI DPR sudah memberikan persetujuan akuisisi Inalum, sehingga BUMN sudah sangat siap mengelolanya," kata Dahlan, usai membuka Annual Pertamina Quality Awards 2013, di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut Dahlan, sesuai master agreement pengalihan Inalum, maka pada 1 November 2013 perusahaan tersebut 100 persen diserahkan kepangkuan Republik Indonesia. Diakuinya, saat ini ada keraguan dari sejumlah pihak bahwa Inalum jika dikelola BUMN akan mengalami kesulitan karena bahan baku selama ini didatangkan dari Australia, dan hanya cukup untuk satu bulan.

"Ada juga yang meragukan Inalum nanti tidak bisa memasarkan produknya. Semuanya itu tidak betul," ujarnya.

Mantan Dirut PT PLN menuturkan, pengadaan bahan baku justru sudah disetujui untuk satu tahun ke depan. Demikian juga hasil produksi Inalum dijamin dapat terserap pasar dalam negeri. "Selama ini 70 persen produksi di ekspor ke Jepang. Sekarang industri dalam negeri membutuhkan produk Inalum, dan sudah teken kontrak dengan perusahaan dalam negeri," ujarnya.

Diketahui akuisisi 58,8 persen saham Inalum memasuki babak akhir, terhitung 1 November 2013 perusahaan itu sudah harus beralih ke tangan Pemerintah Indonesia. Pemerintah mengajukan perhitungan baru nilai buku pengambilalihan 58,87 persen tersebut senilai 558 juta dolar AS.

"Jadi tidak ada yang dikhawatirkan. Tunggu saja RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Inalum akan digelar dalam satu dua hari ini," ujar Dahlan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika