REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Bulog Natsir Manyur menilai bahwa semua pihak harus segera mengimplementasikan konsep Pendulum Nusantara untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah Indonesia melalui upaya perbaikan sistem logistik nasional.
“Efisiensi dan kelancaran mobilitas barang dan jasa harus diwujudkan untuk menggairahkan investasi di suatu kawasan di Indonesia, terutama untuk kawasan timur yang masih tertinggal,” katanya di sela-sela rapat koordinasi nasional (rakornas) Kadin Bidang Pemberdayaan daerah Tertinggal / Bulog dan Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan tema 'Konektivitas dan Pendulum Nusantara untuk Kelancaran Logistik Pangan' di Jakarta, Senin (28/10).
Untuk itu, pihaknya berharap agar konsep Pendulum Nusantara bisa mengurangi biaya logistik yang masih tinggi, meskipun belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Ini menyusul persoalan posisi Indonesia dalam Lembaga Logistic Index masih dibawah Malaysia dan Thailand. Posisi Indonesia berada pada urutan 59 atau naik dari tahun 2010 yang yang menempati posisi posisi 75. Namun posisi Malaysia dan Thailand masing-masing berada pada urutan 29 dan 38.
Belum lagi persoalan waktu tunggu di pelabuhan (dwelling time) yang masih terjadi di Indonesia. “Kita masih dihadapkan pada lamanya dwelling time. Sehingga arus distribusi barang dan jasa ke daerah juga lama,” tuturnya.
Dia membandingkan, dwelling time di Malaysia yaitu selama empat hari dan di Australia hanya dua hari. Sementara di Indonesia memerlukan waktu hingga enam hari. Waktu panjang tersebut mempengaruhi arus pasokan barang dan jasa ke wilayah pelosok Indonesia.
Di sisi lain, untuk tata niaga perdagangan khususnya di wilayah perbatasan, Kadin meminta kepada pimpinan negara untuk memberikan wewenang khusus kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengatur permasalahan perdagangan di kawasan perbatasan yang masih marak dengan barang ilegal. “Nilai perdagangan dengan Malaysia dibatasi oleh ketentuan pusat, padahal kebutuhannya bisa lebih. Sementara barang dari Jawa harganya bisa berkali-kali lipat,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan Endang Kesumayadi.
Dia mengakui, keterbatasan infrastruktur juga masih menjadi kendala utama untuk pengembangan ekonomi di wilayah masa depan Indonesia. “Kita harapkan ada kebijakan khusus atas permasalahan ini,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
