REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menperin MS Hidayat mengatakan perbaikan sistem logistik perlu dipercepat untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional menghadapi perdagangan bebas seiring akan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
"Kita punya waktu cuma dua tahun (untuk memperbaiki sistem logistik), sebelum MEA diberlakukan. Kalau tidak, bisa babak belur," kata Menperin MS Hidayat pada rapat koordinai nasional (Rakornas) Kadin Indonesia Bidang Perhubungan dan Logistik di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/10).
Hidayat mengatakan saat ini biaya logistik di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, terutama negara maju. Biaya logistik nasional mencapai 23,6 persen, sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat hanya 10 persen, Jepang sebesar 10,6 persen dan Korea Selatan 16,3 persen. "Tingginya biaya logistik membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya lebih untuk membiayai setiap distribusi produk, sehingga berdampak pada harga jual," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengajak kalangan dunia usaha 'cq' Kadin Indonesia membuat rencana kerja bersama pemerintah dalam pengembangan sistem logistik nasional yang efisien dan efektif.
"Kalau mau bersaing, biaya logistik kita harus turun setidaknya mencapai 10-15 persen," tutur Hidayat.
Diakuinya sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi masalah yang lebih rumit untuk membangun sistem logistik yang efisien, dibandingkan negara di ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura. "Selama dua tahun ini kita harus melakukan sesuatu, apapun itu yang mampu membuat biaya logistik lebih efisien," ucapnya dihadapan ratusan pelaku usaha di sektor logistik dan transportasi.
Ia sangat berharap dari rakornas tersebut menghasilkan proposal dan matrik kongkrit untuk pemerintah dalam membangun sistem logistik yang efisien. Hidayat menyebut ada empat faktor yang menjadi penyebab rendahnya kinerja logistik di Indonesia yang membuat harga produk industri menjadi mahal.
Pertama, tingginya biaya logistik dan pperlunya peningkatan kualitas layanan. Kedua, masih rendahnya penyediaan infrastruktur baik kualitas maupun kuantitas. Ketiga masih tingginya waktu pelayanan ekspor dan impor, serta hambatan operasional di pelabuhan. Keempat masih terbatasnya kapasitas dan jarinngan layanan jasa logistik nasional.
"Hal itu pula yang menyebabkan berbagai persoalan nasional, termasuk kelangkaan pangan, fluktuasi harga, hambatan ekspor, dan kesenjangan permintaan, dan penawaran di daerah, sampainya lambatnya distribusi bantuan bencana alam," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
