REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengumumkan tarif timbal balik (resiprokal) ke sejumlah negara pada dengan menargetkan negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan negara itu, termasuk Indonesia yang dikenai tarif impor sebesar 32 persen. Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Bortiandy Tobing menyatakan kebijakan Trump berpotensi mengakibatkan guncangan terhadap beberapa komoditas ekspor nasional.
"Bukan saja karena produk nasional akan terkendala masuk ke AS, tetapi pasar ekspor di luar AS akan menjadi arena peperangan dagang yang baru dari negara-negara yang terkena tarif timbal balik," ujar Bortiandy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Selain itu, ucap Bortiandy, Indonesia akan terdorong menjadi pasar peralihan dari negara-negara lain, terutama untuk produk-produk dengan grade nonpremium (original) dengan harga yang murah, sehingga akan mengganggu kondisi perekonomian nasional. Bortiandy menyebut kebijakan itu juga akan berdampak pada rantai ekonomi, yakni para pengusaha akan mulai beralih kerja sama dengan perusahaan luar sebagai distributor dan para pedagang juga akan lebih memilih produk impor karena harga lebih murah.
Di sisi lain, dengan kondisi pelemahan ekonomi nasional saat ini, peranan pemerintah dalam membantu dunia usaha akan terkendala karena ruang fiskal yang sempit. Berdasarkan laporan Februari 2025, sambung Bortiandy, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun dan pendapatan pajak turun hingga 30 persen dibandingkan tahun lalu.
"Para pelaku usaha harus mampu melakukan perbaikan secara internal dan juga melalui kolaborasi pada masing-masing asosiasi usaha," sambung Bortiandy.
Bortiandy menyarankan perusahaan-perusahaan menjaga arus kas dalam keadaan berimbang dan semua yang berpotensi untuk menyebabkan likuiditas harus cepat diselesaikan, seperti stok yang berlebih dan sejenisnya. Khusus untuk industri logistik, ucap Bortiandy, kolaborasi dan sharing menjadi kunci utama untuk menghadapi situasi ini.
"Jika berjalan sendiri-sendiri, maka penyedia jasa logistik berpotensi hanya dapat menyediakan fasilitas dan teknologi usang serta layanan standar demi mencapai harga yang murah," kata Bortiandy.
Bortiandy mengimbau seluruh pelaku ekonomi kembali melakukan kajian ulang atas rencana bisnis 2025 yang telah disusun, termasuk inisiatif-inisiatif strategis pengembangan usaha. Bortiandy menilai berbagai pandangan dan analisis mendalam harus digunakan untuk mengambil langkah strategis ke depan melalui perencanaan matang sesuai perkembangan dinamika global.
Muhammad Nursyamsi
Ikuti Whatsapp Channel Republika