REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk secepatnya menangani krisis listrik di Sumatra Utara PT PLN (Persero) mengambil langkah darurat dengan menyewa genset. Pengambilan langkah itu dituduh pihak tertentu sebagai inefisiensi anggaran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, Direksi PLN mengambil langkah darurat  karena itulah opsi tercepat dalam menyelesaikan masalah krisis listrik di Sumatera Utara. ''Karena, kan daruratnya sekarang,'' kata dia seusai rapim di Sarinah, Jakarta, Kamis (3/10).

Menurut Dahlan, opsi lainnya seperti menggunakan batubara, nuklir, atau membangun transmisi dari Palembang ke Medan membutuhkan waktu lama. Pasalnya, pembangunan transmisi itu membutuhkan waktu paling cepat tiga tahun. Pembangunan transmisi itu, kata dia, harus menerobos hutan dan memperbaiki infrastrukturnya. Jalan itu masih sulit untuk direalisasikan.

Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berkapasitas 75 mega watt (MW) sudah didatangkan untuk dipasang Paya Pasir, Medan. Kemudian, akan datang lagi pembangkit listrik dengan kapasitas 50 untuk di dekat Kuala Namu, Deli Serdang.

Menurut dia, sewa genset murah namun harga bahan bakar minyak (BBM)-nya yang mahal. Namun, tanpa realisasi opsi ini, masyarakat akan menderita akibat pemadaman selama enam bulan.

Dia menceritakan, tiga tahun lalu pernah terjadi "perang terbuka" antara dirinya sebagai Dirut PLN waktu itu dengan Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin terkait izin membangun pembangkit listrik Asahan 3 senilai 250 juta dolar AS. ''Saya sudah bilang (waktu itu) nanti akan terjadi krisis listrik,'' jelas dia.

Untung, kata Dahlan, Gubernur Sumatra Utara yang baru mengizinkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika