REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan loan to value (LTV) atau uang muka yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan perumahan di Indonesia. Namun lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai pasar properti Indonesia masih tetap menarik. "Pengembang akan mendapatkan iklim lingkungan operasi yang lebih menantang," ujar Associates Director Corporates Erlin Salim, akhir pekan ini.
Aturan bank sentral ini membatasi LTV kredit pemilikan rumah (KPR) dengan luas lebih dari 70 meter persegi sebesar 70 persen. Untuk rumah kedua BI menerapkan LTV sebesar 60 persen sehingga nasabah membayar uang muka lebih mahal untuk rumah berikutnya. KPR rumah pertama tipe 22-70 meter persegi dikecualikan dengan aturan ini. Tetapi aturan berlaku untuk rumah kedua dan selanjutnya.
Aturan baru ini efektif pada 30 September 2013. Bank sentral menyatakan aturan ini dikeluarkan untuk menghindari pembelian spekulatif sehingga memperlambat pertumbuhan harga properti.
Fitch menyatakan telah memperkirakan permintaan moderat di sektor properti di sepanjang 12 bulan ke depan, terutama untuk properti di tingkat menengah dan atas. "Permintaan cenderung menurun karena pembeli menunda pembelian dan berpegang pada aset yang lebih likuid di tengah ketidakpastian ekonomi," ujar Erlin.
Penurunan pasar properti akan menurunkan pertumbuhan prapenjualan dan menekan margin developer. Namun demikian Fitch meyakini pengembang properti di Indonesia cukup tangguh menghadapi lingkungan operasi yang memburuk. Penurunan ini akan membantu developer untuk menghemat uang dan cadangan landbank yang ada.
Dalam jangka panjang, kelas menengah di Indonesia harus mendukung pertumbuhan properti. Faktor lain yang mendukung ini adalah tingginya tingkat urbanisasi, populasi muda yang terus bertambah dan hipotek yang rendah. "Jakarta dan daerah sekitarnya akan menjadi pendorong penting untuk properti perumahan dan komersial," ujar Erlin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika