REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah segera mewujudkan investasi baik yang bersifat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
“Rencana investasi nasional hulu-hilir harus terimplementasi, banyak rencana investasi yang sudah direncanakan dunia usaha nasional-asing masih lambat implementasinya,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (11/9) malam.
Menurutnya, dukungan pemerintah yang lemah itu diakibatkan karena egoisme kebijakan Kementerian yang selalu dipertahankan. Kebijakan Menteri apalagi kebijakan direktur jenderal (dirjen) yang kadang menyulitkan dunia usaha sehingga investasi usaha nasional tidak berjalan.
Pihaknya menyayangkan, hambatan investasi masih saja terjadi, sementara kelengkapan aturannya sudah dianggap memadai."Kami heran karena sudah ada undang-undang (UU), instruksi presiden (inpres), hingga peraturan presiden (Perpres). Namun (investasi) masih saja tidak berjalan," tuturnya.
Dia menyebutkan, pihak pemerintah dalam hal ini sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai peran strategis yang perlu lebih reformis dalam mendorong percepatan investasi nasional.
“Banyak investasi nasional yang sudah dalam tahap persiapan pelaksanaan, namun beberapa kementerian masih saja lambat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Investasi yang sudah on track yang perlu didorong, misalnya hilirisasi mineral dan batubara (Minerba) pembangunan smelter sebagai industri pioner untuk tembaga, nikel, aluminium, besi, dan emas.
Selain itu, dia menambahkan, perluasan kontrak karya industri pertambangan, industri perminyakan, proyek konektivitas berbasis maritim perlu mendapatkan sarana penunjang. Demikian halnya infrastruktur dan perluasan industri petrokimia.
Pihaknya berharap kepada pemerintah, khususnya pemimpin negara dapat segera membentuk tim percepatan investasi yang melibatkan dunia usaha dan pemerintah, terutama untuk pengusaha yang telah siap berinvestasi dalam sektor-sektor tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika