REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian/Lembaga diminta untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran belanja namun tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik. Permintaan ini dimaksudkan agar penyerapan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 pada semester II 2013 dapat diakselerasi.
Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati mengatakan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), Rabu (3/7), telah mengirimkan surat kepada seluruh K/L terkait dua hal. Pertama, pencapaian penyerapan anggaran yang sudah direalisasikan dibandingkan dengan rencana belanja secara keseluruhan. Kemudian, kecepatan realisasi proses pengadaan barang dan jasa yang dikomparasi dengan rencana K/L terkait.
"Itu sudah kita lakukan," ujar Anny kepada wartawan saat ditemui seusai acara penandatanganan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kantor pusat Ditjen Pajak, Kamis (4/7).
Sampai semester I 2013, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat Rp 421,1 triliun atau 35,2 persen dari pagu Rp 1.196,8 triliun. Diantaranya realisasi belanja pegawai Rp 106,9 triliun (45,9 persen pagu Rp 233 triliun), belanja barang Rp 45,1 triliun (22,2 persen pagu Rp 202,6 triliun) dan belanja modal Rp 34 triliun (18,1 persen pagu Rp 188,3 triliun).
Sedangkan pada semester I 2012, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 393,899 triliun atau 36,8 persen dari pagu Rp 1.069,534 triliun. Diantaranya realisasi belanja pegawai Rp 104 triliun (49 persen pagu Rp 212,255 triliun), belanja barang Rp 41,812 triliun (22,4 persen pagu Rp 186,582 triliun) dan belanja modal Rp 30,636 triliun (18,2 persen pagu Rp 168,671 triliun).
Pada akhir tahun 2012, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.001,3 triliun atau 93,6 persen dari pagu Rp 1.069,5 triliun. Diantaranya belanja pegawai Rp 197,7 triliun (93,1 persen pagu Rp 212,3 triliun), belanja barang Rp 137,2 triliun (84,7 persen pagu Rp 162 triliun) dan belanja modal Rp 140,2 triliun (79,6 persen pagu Rp 176,1 triliun).
Ikuti Whatsapp Channel Republika