REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan tidak seluruh bank umum ahli melakukan pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga perlu adanya skema sindikasi dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Baitul Maal Tamwil (BMT).
"Bank Indonesia sejauh ini sudah mengarahkan agar pada 2018 perbankan menyalurkan pembiayaan minimal 20 persen ke sektor UMKM. BI memahami tidak semua bank ahli pembiayaan UMKM, maka kami sarankan melakukan sindikasi/chanelling dengan BPR atau BMT," kata Halim dalam acara 'Seminar Nasional Kesiapan UMKM DKI Jakarta dalam menghadapi MEA 2015' di Jakarta, Kamis (27/6).
Halim mengatakan hingga April 2013, secara outstanding penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM sebesar Rp 570 triliun, atau kontribusinya 19,6 persen dari total penyaluran kredit perbankan secara keseluruhan. Pembiayaan sektor UMKM tertinggi terjadi di Jabodetabek. Dia mengatakan bahwa pembiayaan sektor UMKM penting untuk didorong, sebab sektor UMKM terbukti tahan krisis dan mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
"Tenaga kerja di Indonesia itu banyak diserap UMKM. Selain itu UMKM berkontribusi 57 persen bagi PDB, dan mampu menjadi sektor andalan saat perekonomian sedang bermasalah," paparnya.
Lebih jauh Halim mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi sektor UMKM sejatinya bukan hanya soal pembiayaan, namun juga pola pendampingan oleh industri perbankan yang diperlukan agar UMKM bisa berkembang. "Agar UMKM bisa berhasil itu antara lain diperlukan kecepatan akses pembiayaan, program pendampingan agar UMKM bisa efektif dan efisien, serta program pendampingan yang bisa mendorong munculnya inovasi dari UMKM," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika