REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendukung pengalihan subsidi BBM yang dinilai kerap tidak jatuh kepada pihak yang semestinya, agar dapat dialihkan sebagian untuk program perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kalau selama ini yang menikmati subsidi BBM orang-orang bermobil sudah dipastikan rumahnya bagus-bagus," kata Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari dalam rilis yang diterima di Jakarta, Ahad (16/6).
Menurut Jamil, agar subsidi bagi BBM tidak lagi salah sasaran, maka program tersebut seharusnya dapat dievaluasi agar dapat menimbulkan keuntungan bagi seluruh rakyat secara merata.
Ia mengalkulasi setidaknya terdapat Rp3 triliun yang bisa dialihkan dari program subsidi BBM bagi program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Apalagi saat ini diperkirakan terdapat 7,9 juta warga Indonesia yang menghuni rumah yang tidak layak padahal hal tersebut harus dipenuhi oleh negara. Saat ini, dari target 2013 sebanyak 200 ribu unit rumah, Kemenpera telah memperbaiki 52 ribu rumah swadaya dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun.
"Tambahan Rp 3 triliun ini dapat digunakan mengantisipasi kenaikan harga bahan bangunan akibat kenaikan harga BBM, sisanya untuk pembangunan 200 ribu rumah swadaya," katanya.
Jamil memaparkan, rencana penambahan anggaran untuk pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak telah diajukan ke DPR dan saat ini sedang menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya Kemenpera menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk bantuan swadaya pembangunan rumah.
Untuk MBR yang memiliki penghasilan di atas UMR, maka negara akan memberikan kemudahan seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sedangkan bagi MBR yang penghasilannya pas-pasan atau di bawah UMR, maka salah satu program bantuan yang diberikan antara lain adalah stimulan 60-70 persen untuk pembangunan rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika