REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) masih menunggu intruksi Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait komoditas kedelai. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 23/2013 yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) awal Mei lalu, Bulog ditugaskan secara resmi untuk menjaga kestabilan harga dan pengamanan komoditas kedelai.
"Hingga kini baru keluar Perpres, kami masih menunggu keputusan Kemendag," ujar Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso kepada ROL, Kamis (13/6).
Saat ini Sutarto mengaku pihaknya baru mengadakan penjajakan kepada distributor. Bulog belum melakukan persiapan importasi untuk pengamanan harga. "Kita sekarang baru deketin sana, deketin sini," ujarnya.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan dibutuhkan tambahan 500 ribu hektare lahan untuk memproduksi kedelai. Meski dengan sumber daya terbatas, pemerintah tetap menggenjot produksi kedelai untuk menyambut swasembada kedelai tahun depan.
Ia mengakui bahwa program swasembada tidak dibahas ketika menyusun anggaran pada 2009. Program swasembada dicanangkan pada tahun 2010. Awalnya, Kementan meminta anggaran sebanyak Rp 18 triliun untuk program ini. "Tapi permintaan kita tidak diluluskan," ujarnya ditemui di komplek DPR, Rabu (12/6).
Tahun depan pemerintah berniat melaksanakan swasembada lima komoditas pangan, yaitu beras, gula, jagung, kedelai dan daging. Agar program ini berhasil, Mentan berharap ada dukungan anggaran dan dukungan dari sektor lain.
Selain lahan, kendala cuaca juga menjadi tantangan keberhasilan program swasembada. Untuk komoditas kedelai, produksi diperkirakan menurun karena datangnya musim kemarau basah. Lain dengan komoditas beras, kemarau basah kurang bagus untuk penanaman jagung dan kedelai.
Mentan berharap reforma agraria segera dilakukan. Cara ini diharapkan bisa membuat harga pangan menjadi lebih murah namun petani tetap bergairah. "Mudah-mudahan saja nanti setelah BPN menata lahan terlantar, dengan reforma agraria bisa dimaksimalkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
