REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan percepatan proyek pembangunan Bendungan Jatigede tidak ada kaitannya dengan kepentingan asing, seperti Cina yang akan memberikan pinjaman.

"Tidak ada kesepakatan atau keterkaitan dengan Cina. Keterkaitan dengan Cina hanya menyangkut pinjaman," kata Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (4/6).

Hatta mengatakan keberadaan Bendungan Jatigede merupakan kepentingan rakyat Indonesia yang ada di sekitar bendungan itu. Karena kepentingannya bagi masyarakat, maka pembangunannya dipercepat.

Hatta juga membantah apabila nilai ganti rugi untuk merelokasi warga yang terkena proyek pembangunan bendungan berasal pinjaman dari Cina. Menurut dia, ganti rugi untuk warga berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. "Bendungan itu sangat penting dan vital. Bendungan itu tidak hanya untuk pengairan dan pertanian saja," ujarnya.

Hatta mengatakan permasalahan mengenai Bendungan Jatigede sudah cukup lama terjadi. Bendungan tersebut diprakarsai pada 1963 yang kemudian dilanjutkan dengan peraturan menteri dalam negeri yang akan memberikan ganti rugi kepada 4.590 kepala keluarga (KK). Namun, permasalahan itu tidak selesai hingga tuntas karena permendagri itu hanya terkait dengan ganti rugi, tidak mencakup relokasi dan pemberian uang jaminan hidup sebagaimana kesepakatan sebelumnya.

Peraturan presiden pada 1984 tentang pembebasan lahan belum juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu juga dengan keputusan presiden yang dikeluarkan pada 2005. "Dari verifikasi pertama dulu sudah ada 4.590 KK yang akan dipindahkan. Di luar itu, masih ada 2.713 KK lagi," katanya.

Menurut Hatta, Bendungan Jatigede akan menjadi bendungan terbesat kedua di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur, Purwakarta dengan volume air di atas 1 miliar kubik. Ia menambahkan bendungan itu berpotensi membangun kesejahteraan masyarakat karena airnya bisa digunakan untuk mengairi sawah pertanian sampai dengan 90 ribu hektare, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta aktivitas ekonomi lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika