REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja mengatakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tekanan terhadap rupiah yang tidak pasti sudah jelas berimbas mempengaruhi psikologi pasar.
''Harga bahan pokok sudah naik terlebih dahulu sebelum pengumuman,'' ujarnya, Ahad (2/6).
Menurutnya, kenaikan harga BBM memacu kenaikan harga bahan-bahan lainnya yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah harus mempunyai semangat baru untuk mengendalikan barang lain yang ikut naik. Sebab, menimbulkan dampak yang besar.
Dia mengaku tahun ini tidak ada kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan adanya inflasi dan kenaikan BBM maka petani semakin menjerit. Menurutnya, harus ada penyesuaian HPP dari pemerintah.
Saat ini, HPP untuk gabah dari pemerintah Rp 4.200 harus dinaikkan menjadi Rp 5.000 sedangkan harga beras dari Rp 6.600 dinaikkan menjadi Rp 7.000. Sehingga, ada keseimbangan dengan pengorbanan yang dilakukan. ''Kesejahteraan tetap diatas indeks,'' kata dia.
Selain itu, terkait bantuan pemerintah dia mengatakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan pasca kenaikan BBM selama lima bulan atau Rp 150 ribu per bulan, sangat tidak menolong. Pemerintah harus memberikan bantuan strategis bukan bantuan yang tidak mendidik.
Pemerintah harus memberi kesempatan dan menggerakkan sektor riil. Sehingga terdapat dinamika dan pergerakan yang menjadi pembelajaran baik bagi pengusaha mikro dan masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, saat ini, sektor riil dan perbankan kurang berjalan. Menurutnya, pemberian kredit kepada pengusaha mikro, petani, dan masyarakat menengah ke bawah akan menggerakkan dinamika ekonomi.