REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPRRI dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta menilai Bank Indonesia (BI) perlu meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap nominal utang luar negeri swasta.
Menurutnya, kontrol terhadap utang tersebut efektif untuk memperkuat keseimbangan rupiah terhadap dolar saat kebutuhan valuta asing menjadi tinggi. Sehingga, kurs rupiah bakal tetap terjaga. Dia menjelaskan, jatuhnya Indonesia ke lubang krisis 1997 lalu tak lepas dari persoalan utang swasta.
Lebih lanjut, Arif mengatakan efektifitas peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25//PBI//2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor perlu dievaluasi keberhasilannya. Sebab, peraturan itu dinilai Arif efektif untuk menahan ataupun memperkuat kesetimbangan terhadap valuta asing saat kebutuhannya tinggi.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani menilai pemerintah perlu mewaspadai utang luar negeri swasta yang jatuh tempo per September 2013 dengan nilai sekitar 27 miliar dolar AS.
Sebab, apabila rupiah tergelincir ke level psikologis Rp 10 ribu, kebutuhan akan valas, khususnya dolar AS mengalami peningkatan. Aviliani mengatakan, intervensi oleh Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya diandalkan.
Berdasarkan statistik utang luar negeri Indonesia, posisi utang luar negeri swasta per Maret 2013 mencapai 129,032 miliar dolar AS.