REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk merealisasikan MoU antara PT Pos dan PBNU, Menteri BUMN, Dahlan Iskan memberikan waktu tiga bulan kepada PT Pos Indonesia untuk menjalankan bisnis di pesantren milik PB NU. Minimal, di 50 pesantren sudah berjalan bisnis kantor Pos.

"Dalam waktu tiga bulan, bisnis pos di 50 pesantren harus sudah berjalan. Jadi, dari dua pekan ini kalau bisa sudah ada daftar 50 pesantren," ujar Dahlan saat memberikan sambutan di acara MoU PT Pos dengan PB NU, Rabu (29/5).

Menurut Dahlan, kalau PT Pos sulit memilih pesantren yang dinilai layak, maka sebaiknya menyimpan manajer di kantor PBNU. Manajer itu, setiap hari harus berkantor di PBNU.

Ia melanjutkan, waktu untuk survei, sekitar setengah bulan. Survei selesai, maka PT Pos memberikan pendidikan ke santri. Kemudian, baru diberikan CSR berupa komputer dan peralatan. "Kerja sama PT Pos dan PBNU ini penting untuk ekonomi Indonesia ke depan," katanya.

Menurut Dahlan, untuk memperkecil kesenjangan kaya dan miskin maka harus memperluas akses ke desa-desa. Jadi, harus ada pemerataan ekonomi agar Indonesia ke depannya lebih baik. "Pesantren itu kan adanya di desa-desa jadi tepat kalau PT Pos kerja sama dengan PB NU," kata Dahlan.

Dahlan menjelaskan, PT Pos nanti harus minta 100 pesantren dulu ke PBNU. Lalu, nantinya diriset, apakah visible untuk ada kantor pos atau tidak. Dari 100 pesentren tersebut, sebaiknya diteliti dulu 50 pesantren. Tahap kedua, kata dia, survei, 50 pesantren yang layak mana saja. Kemudian, rekrut santri di pesantren untuk training.

Ikuti Whatsapp Channel Republika