REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait 'menantang' Menteri Keuangan Chatib Basri.

 'Tantangan' tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara pemerintah beserta Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR, di ruang rapat Komisi XI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/5).  

"Saya tidak tahu bapak (Chatib Basri) ke sini untuk mengamankan kenaikan harga BBM atau tidak.  Kalau misinya itu, kita bertarung secara politik untuk meyakinkan publik mana yang tepat," ujar Maruarar.

Pemerintah juga diwakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana.  Menurut Maruarar, pengurangan subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM tidak perlu dilakukan.  

Sebab faktanya penyerapan anggaran pemerintah tidak pernah mencapai 100 persen.  Khususnya pada belanja barang maupun belanja modal. Sebagai gambaran, dalam APBNP 2012, realisasi belanja barang hanya tercatat Rp 137,2 triliun atau 84,7 persen dari pagu Rp 162 triliun.  

Sementara, belanja modal sebesar Rp 140,2 triliun atau 79,6 persen dari pagu Rp 176,1 triliun.  Dalam APBNP 2011, realisasi belanja barang Rp 124,6 triliun atau 87,3 persen dan realisasi belanja modal Rp 117,9 triliun atau 83,6 persen.Padahal, menurut Maruarar, sebagian komposisi APBN dibiayai oleh utang.

"Berapa kerugian negara? berapa commitment fee yang harus dibayar?," tanya Maruarar.  Di sisi lain, Maruarar menyoroti tingginya inflasi apabila harga BBM dinaikkan.  "Masa' kita sudah tahu dampak inflasi, kita masih ingin menaikkan harga BBM?," kata Maruarar.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika