REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penunjukan Perum Bulog untuk menangani komoditas kedelai dinilai tepat. Ketua Dewan Kedelai Nasional, Benny Kusbini mengatakan seharusnya pemerintah menempuh langkah ini sejak dulu. Amanat Undang-undang menegaskan bahwa segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak semestinya diatur oleh negara. "Penunjukkan Bulog itu tepat sekali," ujarnya, Rabu (22/5).
Namun ia menyarankan agar Bulog bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain untuk mengurus kedelai. Misalnya saja, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Sinergi ini penting mengingat Bulog juga menjadi stabilisator untuk komoditas beras. "Supaya kerjanya efisien," ujarnya.
Bulog selanjutnya perlu merumuskan prioritas tugas yang harus diselesaikan segera. Pertama, yaitu mengidentifikasi pasar dan potensi dalam negeri. Hal ini penting untuk dijadikan acuan guna menghitung kekurangan yang akan ditambal dari impor.
Selanjutnya Bulog tentu saja harus menetapkan besaran harga patokan pembelian kedelai. Perlu dipastikan apakah usulan harga Rp 7.000 berada di tingkat petani, atau harga di tingkat konsumen. Harga ini sebaiknya ditetapkan per zona wilayah. Infrastruktur dan biaya transportasi masing-masing daerah menurutnya perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga kedelai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
