Selasa 21 May 2013 23:47 WIB

Ini Langkah Chatib Basri Sebagai Menteri Keuangan

Rep: Muhammad Iqbal / Red: A.Syalaby Ichsan
 Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5).    (Republika/Aditya Pradana Putra)
Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5). (Republika/Aditya Pradana Putra)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan terdapat tiga pesan utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait amanah yang mulai diembannya per hari ini, Selasa (21/5).

Pertama, pentingnya menjaga disiplin anggaran.  "Saya kira ini menjadi anchor dari kebijakan keuangan ke depan," ujar Chatib saat menyampaikan sambutannya dalam acara serah terima jabatan di Komplek Kementerian Keuangan, Selasa (21/5).

Menurut Chatib, disiplin anggaran penting dijaga mengingat situasi perekonomian global sampai saat ini masih tidak menentu.  Oleh karena itu, fondasi utama berupa stabilitas makro akan jadi penopang.  

Hal itu hanya bisa dikawal, ujar Chatib, apabila angka defisitnya dianggap dalam kondisi yang hati-hati.  "Presiden berpesan bahwa tugas menteri keuangan adalah menjaga fiscal discipline," kata Chatib.

Kedua, menjamin pertumbuhan ekonomi sebagaimana target yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 sebesar 6,2 persen dapat dicapai.

Chatib menilai, dalam mempertahankan pertumbuhan di level tersebut, maka sumber-sumber pertumbuhan harus dijaga.  Sumber-sumber itu antara lain konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah.

Khusus untuk investasi, Chatib menilai perlu dipikirkan skema-skema insentif yang tetap menjaga keberlangsungan fiskal, namun mendukung pola investasi yang ada.

 "Dengan begitu, pertumbuhan ekonominya bisa dijaga.  Ini tidak mudah," kata Chatib.  Terkait kesejahteraan masyarakat, Chatib menyebut investasi harus diarahkan kepada wilayah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.  "Struktur fiskal harus dijaga ke arah itu," ujar Chatib.

Khusus untuk APBNP 2013, alumni Universitas Indonesia ini menilainya sebagai satu hal yang sangat krusial.  Sebab, ada persoalan berupa perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan struktur anggaran kementerian/lembaga, dan lain-lain.  

Chatib berharap, pembahasan APBNP dengan DPR tidak memakan waktu yang lama.  "Ini hal yang perlu ktia lakukan bersama-sama."

Chatib juga menyinggung birokrasi di Kementerian Keuangan.  Menurutnya, terdapat persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa berhubungan dengan Kemenkeu teramat sulit.

 Oleh karena itu, ada pesan penting perlu disampaikan ke publik.  "Governance perlu dijaga, tapi kita perlu menjadi helper instead of stopper.  Ini penting bagaimana kita menjembatani dan menyeimbangkan antara fungsi kita sebagai regulator dengan pelayanan publik," kata Chatib.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement