REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan pemerintah akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 ke DPR, Selasa (14/5). "Rencananya besok akan memasukan ke DPR dan pemerintah mengharapkan kepada DPR segera dibahas," katanya seusai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5).

Ia mengemukakan dalam pertemuan tersebut juga diharapkan agar pembahasan RAPBN-P 2013 dapat selesai tiga minggu sejak diusulkan, sehingga awal Juni sudah disahkan. Menteri Perkonomian Hatta Rajasa mengatakan, perkembangan perekonomian saat ini perlu segera direspon.

Membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) telah mengakibatkan tekanan terhadap keseimbangan anggaran APBN 2013. Untuk itu pembahasan APBN-P 2013 perlu segera dibahas.

Pemerintah, ungkap Marzuki, mengusulkan perubahan asumsi makro ekonomi, diantaranya pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,2-6,4 persen, kemudian lifting minyak di bawah 900 ribu kiloliter, sementara harga minyak 105-110 dolar AS per barel. "Kalau nilai tukar kita lihat nanti," katanya.

Menurut dia, dalam APBN tersebut, selain perubahan asumsi makro ekonomi, juga akan diajukan terkait kebijakan-kebijakan subsidi BBM sekaligus kompensasi bagi masyarakat miskin atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ditemui dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, kompensasi bagi rakyat miskin akibat kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan satu paket kebijakan yang akan diajukan dalam APBN-P 2013.

Ikuti Whatsapp Channel Republika