REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menyayangkan perpecahan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Gonjang-ganjing yang terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia sangat memprihatinkan dan ini jelas dapat mengganggu stabilitas organisasi yang notabene beranggotakan para pengusaha profesional di bidangnya," kata Ketua Bidang Hukum dan Kelembagaan DPP HIPPI, Dhaniswara K Harjono di Jakarta, Rabu (8/5).

Dikatakannya, HIPPI yang merupakan salah satu anggota luar biasa Kadin, sangat menyayangkan kondisi Kadin Indonesia yang saat ini sedang tidak sehat. Pihaknya, termasuk seluruh pengurus HIPPI sepakat untuk tidak mendukung adanya kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Pontianak beberapa waktu lalu.

"Kami sepakat tidak mendukung adanya kegiatan Munaslub yang dilaksanakan secara sepihak oleh pribadi-pribadi yang mengatasnamakan Kadin, baik yang mengatasnamakan Kadin daerah dan atau mengatasnamakan beberapa anggota luar biasa Kadin Indonesia," katanya.

Pihaknya secara tegas menyatakan tindakan itu merupakan tindakan yang telah dengan nyata mencoreng nama baik Kadin Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. "Kekisruhan ini bagi kami sendiri tidak akan menyurutkan semangat anggota kami untuk terus berperan serta dalam menggerakkan perekonomian bangsa," imbuhnya.

Gonjang-ganjing itu, kata dia, sebaiknya diserahkan penyelesaiannya pada perundangan dan hukum yang berlaku. Namun, kata Dhanis, secara legal formal pemerintah dalam berbagai kesempatan masih tetap mengakui pengurus Kadin, termasuk ketua umumnya Suryo Bambang Sulisto (SBS) sebagai pengurus yang sah.

"Dasar legal formal, negara masih mengakui SBS sebagai Ketua Umum Kadin dan saat ini yang penting bagi kita adalah menempatkan dimana posisi kita agar bisa bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian bangsa," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika