REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) mengaku kesulitan untuk melakukan pengawasan di lapangan jika kebijakan harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diberlakukan.
Untuk itu, Hiswana Migas meminta agar ditempatkan petugas keamanan (polisi) di setiap SPBU untuk membantu melakukan pengawasan sekaligus pengamanan.
"Kesulitan kami jika kebijakan ini diterapkan adalah pengawasan, karena itu kami sangat mengharapkan ada petugas keamanan di setiap SPBU," kata Sekretaris DPD Hiswana Migas Jawa Tengah, Muhammad, di Semarang, Senin (29/4).
Ia mencontohkan jika ada kendaraan bermotor yang -sesuai ketentuan- harus menggunakan harga BBM baru tetapi masuk ke SPBU yang menjual BBM harga lama.
Dengan alasan sudah tidak memungkinkan lagi mencari SPBU yang menjual BBM harga baru, Muhammad memprediksi hal ini rentan memicu persoalan.
"Karena itu penambahan petugas keamanan sangat diperlukan agar terjadi persoalan di lapangan terkait dengan pelaksanaan kebijakan harga baru atau dua harga BBM bersubsidi ini," ujar Muhammad saat mendampingi General Manager Operation Region IV Pertamina, Rifky E Hardijanto memberikan keterangan pers.
Muhammad juga menegaskan, sesungguhnya Hiswana Migas sangat menghendaki agar SPBU hanya menjual BBM bersubsidi dengan satu harga. "Namun kami juga tidak dapat menolak kebijakan pemerintah pusat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
